Ditemukan 2,821 dokumen
Kecepatan FTS: 1.48 msHalaman 78 dari 113
| FORMAT | NAMA DOKUMEN | LOKASI FOLDER | TAHUN | UKURAN | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 15).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 166.7 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 14).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 113.8 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 13).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 166.7 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 12).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 146.2 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 11).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 105.8 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 10).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 131.7 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 9).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 159.7 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 8).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 149.1 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 7).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 124.4 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 6).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 142 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 5).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 114.3 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 4).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 93.7 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 3).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 109.5 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 2).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 104.8 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 1).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 114.1 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Bimtek Penerapan Mr Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024.jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah\Bimtek Penerapan Manajemen Risiko kepada Kepala Perangkat Daerah | 2025 | 245.5 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Sosialisasi Anti Korupsi di Desa Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 2).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Sosialisasi Anti Korupsi di Desa | 2025 | 209 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Sosialisasi Anti Korupsi di Desa Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 1).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Sosialisasi Anti Korupsi di Desa | 2025 | 209 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Sosialisasi Anti Korupsi di Desa Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024.jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.3.6. Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan mengabaikan)\Sosialisasi Anti Korupsi di Desa | 2025 | 210.3 KB | |
| JPEG | Dokumentasi Proses Penagihan Melalui TGR Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024.jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.1.8. Semua langkah untuk memperbaiki kerusakan akibat korupsi\1.1.8. Terhadap hasil investigasi, audit, atau bentuk pengawasan lainnya ditindaklanjuti dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan pengendalian\Proses Penagihan melalui TGR | 2025 | 66.8 KB | |
| JPEG | Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Mei Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Salinan 1).jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.1.8. Semua langkah untuk memperbaiki kerusakan akibat korupsi\1.1.8. Terhadap hasil investigasi, audit, atau bentuk pengawasan lainnya ditindaklanjuti dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan pengendalian\Proses Penagihan melalui TGR | 2025 | 91.3 KB | |
| JPEG | Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulan Mei Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024.jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.1.8. Semua langkah untuk memperbaiki kerusakan akibat korupsi\1.1.8. Terhadap hasil investigasi, audit, atau bentuk pengawasan lainnya ditindaklanjuti dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan pengendalian\Proses Penagihan melalui TGR | 2025 | 91.4 KB | |
| JPEG | Progress Tlhp Sd Sm 1 2024 89,23 Persen Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2024.jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.1.8. Semua langkah untuk memperbaiki kerusakan akibat korupsi | 2025 | 145.4 KB | |
| JPEG | Evaluasi Spbe se Kepri 2023 Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023.jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\3.3.1.Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kecurangan-fraud | 2025 | 40.9 KB | |
| JPEG | Dokumentasi 8.1. Pimpinan Kld Menjalin Hubungan Kerja Yang Baik (kemitraan) dengan Instansi Lain Terkait Pencegahan dan Pengendalian Kecuranganfraud Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2023.jpeg | 2025\6. JUNI\2. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Natuna Tahun 2025\SPIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA 2025\Gabung Penilaian 2024\Eviden KK 3.4 Ketaatan\1.8.1. Pimpinan KLD menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait pencegahan dan pengendalian kecuranganfraud | 2025 | 86.7 KB |